Madiun –
Tugu Demokrasi sebagai pengganti pagar Gedung DPRD Kabupaten Madiun diprotes GP Ansor Kabupaten Madiun. Ansor minta tugu yang mirip tangga freemasonry itu dirobohkan.
“Kami ini tabayyun terhadap tugu yang sedang dibangun di depan kantor DPRD. Yang saat ini lagi hangat dibicarakan masyarakat,” kata Ketua GP Ansor Kabupaten Madiun Khotamil Anam saat mendatangi Kantor DPRD Madiun, Kamis (7/12/2017).
Tugu yang baru selesai dibangun itu kata Khotamil identik dengan simbol kelompok dan agama tertentu. Oleh sebab itu, ia dan sejumlah pengurus GP Ansor mendatangi DPRD untuk mengetahui makna sejarah dan makna pendidikan yang terdapat dalam desain bangunan tugu itu.
“Saya minta kepada DPRD untuk menjelaskan tentang sisi historis dan edukatif terkait dengan tugu tersebut. Saya melihat jajaran DPRD tidak cukup tahu historitas simbol-simbol itu,” ujarnya.
Khotamil menambahkan, secara tegas GP Ansor Kabupaten Madiun menolak pembangunan Tugu Demokrasi yang ada di depan kantor DPRD. Dia meminta bangunan tugu itu agar segera dibongkar.
Baca juga: Viral, Tugu DPRD Kabupaten Madiun Dianggap Mirip Tangga Freemasonry
Menurut dia, desain tugu tersebut menyimbolkan suatu kelompok agama tertentu dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, dia mengimbau agar seluruh bangunan dirobohkan.
Ia mengaku khawatir, apabila tidak segera dirobohkan maka ditakutkan ada gerakan radikal yang akan memprotes bangunan tugu tersebut.
Dia menambahkan, bangunan tugu yang bernama Tugu Demokrasi itu tidak ada sangkut pautnya dengan kebudayaan dan peradaban Indonesia. Menurutnya, seharusnya pemerintah bisa membangun tugu dengan bentuk menyesuaikan karakteristik dan sejarah bangsa Indonesia.
“Kita punya sejarah sendiri. Kebudayaan di Singosari dan Majapahit tidak ada yang seperti itu. Itu bukan kebudayaan bangsa kita,” jelasnya.
Dia berharap, DPRD berani mengambil sikap untuk merobohkan bangunan tugu tersebut.
“Itu identik dengan simbol agama di luar sana. Sekarang kan sudah tahu. Makanya segera dibongkar,” pungkasnya.
(iwd/iwd)
