Banyuwangi –
Pemkab Banyuwangi menerima Anugerah Dana Rakca dari Kementerian Keuangan. Penghargaan diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Istana Bogor.
Anugerah Dana Rakca diberikan Kemenkeu kepada daerah berkinerja pengelolaan keuangan terbaik dan kinerja peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Penghargaan bergengsi ini hanya dianugerahkan pada tiga kabupaten. Sedangkan anugerah untuk provinsi diserahkan pada Jatim, Sumbar, dan Sumsel.
“Terima kasih Pak Jokowi dan Ibu Menteri Keuangan. Ternyata yang dilakukan Banyuwangi dipotret dan diapresiasi pemerintah pusat. Ini kebanggan sekaligus pemicu semangat untuk terus mengembangkan daerah dalam rangka menyukseskan Nawacita Presiden Jokowi,” kata Anas saat dihubungi detikcom, Rabu (6/12/2017).
“Kami juga berterima kasih ke Gubernur Jatim Pakde Karwo dan Wagub Jatim Gus Ipul yang selama ini terus membantu pengembangan Banyuwangi,” imbuh Anas.
Anas mengatakan, Pemkab Banyuwangi berupaya mendorong pengelolaan keuangan yang akuntabel, mulai perencanaan, penganggaran, tata kelola, audit hingga evaluasi yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan sistem ini, semua terintegrasi online. Pengelolaan keuangan desa juga terintegrasi melalui e-village budgeting, dan e-monitoring system.
Penyusunan laporan keuangan Banyuwangi, imbuh Anas, telah menggunakan sistem berbasis aktual, bahkan termasuk yang pertama di Indonesia menerapkan sistem tersebut sejak 2014. Pengelolaan keuangan yang baik menurut Anas tidak semata-mata untuk kepentingan administratif memenuhi hukum keuangan negara, tapi harus berdampak ke ekonomi masyarakat.
“Jadi ini bukan hanya aspek administratif, karena pemerintah pusat mendorong bahwa pengelolaan keuangan yang baik harus tecermin dari peningkatan layanan dasar publik dan ekonomi warga,” papar Anas.
Dia menambahkan, peningkatan ekonomi terlihat dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banyuwangi dari Rp 32,46 triliun pada 2010 menjadi Rp 66,34 triliun pada 2016. Pendapatan per kapita warga juga melonjak dari Rp 20,8 juta per orang per tahun menjadi Rp 41,46 juta per orang per tahun.
Sebelumnya, Kementerian PAN-RB juga memberikan penilaian A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) untuk Banyuwangi, yang menempatkan kabupaten itu sebagai satu-satunya yang mendapatkan nilai A se-Indonesia.
(iwd/iwd)
