Banyuwangi – Pemkab Banyuwangi kian gencar menggenjot penggunaan dana. Salah satu alasannya untuk menghindari anggaran ‘parkir’ di bank.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan hingga dua bulan jelang akhir tahun, penggunaan anggaran di Banyuwangi sudah mencapai 75 persen. Sisanya, 25 persen dikebut di APBD Perubahan 2017.
“Sesuai dengan instruksi Presiden kita kebut untuk penyerapan anggaran. Kita memang diminta Presiden tak memarkir anggaran di bank. Karena itu, kita selalu kebut penggunaan anggaran, bahkan sempat defisit,” kata Anas kepada sejumlah wartawan, usai memimpin rapat koordinasi dengan SKPD di Aula Rempeg Jogopati, Rabu (25/10/2017).
Tahun 2016, kata Anas, sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) di Banyuwangi sangat kecil. Sebab, pihaknya berkomitmen menggunakan anggaran sesuai kebutuhan. Namun, tetap mengedepankan kepentingan publik.
Dia mencontohkan, ketika ada anggaran pengadaan tanah, namun waktunya tak bisa cepat, anggarannya akan dialihkan untuk proyek fisik yang lebih penting, sehingga, tak memakan waktu. Anggaran juga bisa terserap.
Selain itu, dalam kegiatan lelang, ada lelang senilai Rp 45 miliar yang tak mungkin diselesaikan dalam waktu 30 hari. Pihaknya terpaksa menunda, Sebab, waktunya tak memungkinkan dipercepat. Pihaknya juga ketat memelototi rencana anggaran. Jika ada kegiatan yang tidak realistis langsung ditunda.
“Jadi, sejak awal menyusun anggaran, tim anggaran kami sudah menganalisa. Mana program yang membutuhkan waktu lama. Lebih baik dialihkan,” ujarnya.
“Kalau lelang butuh waktu lama, rugi di waktu. Lebih baik kita alihkan ke kegiatan yang lebih bermanfaat,” jelasnya.
Di sisa waktu yang tinggal dua bulan, pihaknya terus menggejot penyerapan anggaran. Utamanya, proyek fisik. Sehingga, SILPA bisa ditekan dan tidak ada parkir anggaran di bank.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada kepala daerah menggunakan dana semaksimal mungkin untuk mendorong perekonomian.
Bukan hanya disimpan alias diparkir di bank daerah. Hal ini disampaikan langsung Jokowi kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota Seluruh Indonesia di Komplek Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10/2017).
(bdh/bdh)
