SURABAYA – Puluhan sopir truk trailer yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Sopir Trailer Indonesia (Sepasopati) Jawa Timur menemui angota Fraksi PDIP DPRD Jatim untuk mengadukan adanya kelangkaan bahan bakan minyak (BBM) jenis solar. Para sopir ini diterima Ketua Fraksi PDIP Sri Untari Bisowarno dan beberapa anggota Fraksi PDIP diantaranya Guntur Wahono, Diana Amaliyah Veratiningsih dan Hari Putri Lestari.
Ketua Sepasopati Jatim Achmad Nurrochim mengaku akibat kelangkaan solar, dirinya beserta rekan-rekan seprofesinya mengalami kerugian besar. Para sopir yang rata-rata mengirim pasokan sayur dan buah-buahan terganggu akan kelangkaan tersebut.
“Perlu diingat yang kami angkut adalah barang untuk ekspor impor yang tentunya berpengaruh pada perekonomian di Jatim,” ungkapnya. Pria yang akrab disapa Rochim ini berharap adanya tindakan dari DPRD Jatim agar mendorong pemerintah dalam hal ini Pertamina untuk tidak mempermainkan BBM jenis solar ini.
Ia berharap segera ada kejelasan terkait kelangkaan solar ini dan bisa diselesaikan dalam waktu dekat. “Paling tidak dua tiga hari. Kami butuh kepastian bukan janji,” katanya.
Lebih lanjut Rochim menambahkan jika tidak ada kejelasan terkait kelangkaan solar ini, pihaknya tidak bisa mencegah jika para sopir ini mogok. Menurutnya jika ini sampai terjadi maka akan timbul kerugian dimana-mana.
“Contohnya kemarin ketika SPBU di kawasan Margomulyo dan Kalianak kosong, dan kami dapat info SPBU di kawasan Simo ada, kita semua langsung menuju kesana. Dan akibatnya terjadi kemacetan di kawasan tersebut,” jelasnya.
Sementara itu Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim Sri Untari Bisowarno mengatakan mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemprov Jatim untuk mencari masalah apa yang terjadi adanya kelangkaan tersebut. Menurutnya jika mengalami kesulitan, pihaknya akan melaporkan langsung kepada Presiden.
“Saya teringat pesan dari Pak Jokowi kalau untuk perusahaan ekspor impor jangan pakai lama dan tidak berbelit. Artinya untuk investasi mereka ini yang sudah berjalan dan merupakan nadi perekonomian Jatim,” katanya.
Pihaknya menegaskan akan akan memperjuangkan hak sopir untuk kebutuhan solar. Dan meminta para sopir tetap bersabar dan tidak melakukan aksi yang merugikan banyak pihak.
Sedangkan anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim lainnya, Diana Amaliyah Veratiningsih mengatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi para sopir tersebut ke Komisi VII DPR RI yang mempunyai bidang dan bisa membahas dengan pihak Pertamina pusat.
Pihaknya juga menekankan agar BPH Migas selaku pemegang kebijakan memperketat pengawasan distribusi stok solar tersebut. Yakni bekerjasama dengan Polri melakukan pengawasan ketat.
“Sebab jika stok dari atas normal, tidak ada permintaan lebih, berarti ada indikasi tidak beres. Mafia-mafia migas macam ini harus diberantas. Karena efeknya menyangkut hajat hidup orang banyak,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas ESDM. Ia juga mohon waktu untuk segera berkomunikasi dengan Pertamina untuk segera mencari solusi mengatasi hal ini.
“Para sopir ini memang butuh solar untuk jalan. Kalau tidak ada solar mereka protes, itu logis, kami akan berupaya untuk hal ini. Kami berharap untuk para sopir agar tenang dulu,” katanya.
Terpisah Kepala Dinas ESDM Provinsi Jatim Setiajit menjelaskan kronologi kelangkaan solar di Jatim disebabkan oleh empat hal. Pertama dari surat edaran BPH Migas no : 3865.E/Ka BPH /2019 tentang pengendalian kuota jenis bahan bakar minyak tertentu tahun 2019 telah dicabut namun instruksi kepada pertamina untuk tetap mengendalikan jenis bahan bakar tersebut.
Sehingga terjadi kelangkaan solar dan antrian panjang di SPBU. Kedua pengendalian kuota BBM tertentu sejak tanggal 1-13 November 2019 dilakukan dengan mengurangi kuota rata-rata harian sebesar 10 persen
“Ketiga, terjadi kelangkaan solar dan antrian panjang di SPBU di beberapa kota. Keempat sebagai solusi sejak tanggal 14 November 2019 pertamina mengembalikan lagi kuota rata-rata harian seperti semula. Kelima, Solusi yang diambil tersebut justru menimbulkan resiko terhadap beban subsidi BBM tertentu,” pungkasnya.
