Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kelapa sawit saat ini menjadi komoditas penting yang memengaruhi perekonomian Indonesia.
Menurut dia, kalau kelapa sawit berhasil baik maka ekonomi rakyat dan negara pun akan baik. Oleh karena itu, apapun tantangannya, semua masalah terkait sawit harus dihadapi.
“Kita semua harus mampu memberikan penjelasan, perlawan atau apapun itu dalam upaya menghadapi bukan hanya kampanye negatif tetapi juga propaganda yang tidak fair,” kata Darmin dalam sambutan pada Musyawarah Nasional (Munas) X Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (Gapki) di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (14/3).
Munas X Gapki yang mengangkat tema menyangkut kepentingan rakyat banyak yakni “Kemitraan dengan Petani Sawit demi Kesejahteraan Bangsa” ini berlangsung 14 hingga 16 Maret 2018.
Darmin menambahkan, dalam menghadapi kampanye negatif tersebut Pemerintah bersama dunia usaha harus bekerjasama.
“Di dalam negeri, kita punya BPDP dan di luar negeri kita punya CPO Fund untuk membela kepentingan sawit Indonesia. Artinya melalui keberadaan kedua lembaga itu serta dukungan pemangku kepentingan sawit lain, hal ini menunjukkan kelapa sawit merupakan komoditas yang perlu kita kembangkan dan bela bersama, apapun itu tantangannya,” ucap Darmin.
Untuk mendorong perekomian masyarakat, lanjut Darmin, pemerintah juga melakukan beberapa progam pemerataan ekonomi, salah satunya mempercepat pembagian sertifikasi tanah rakyat. Dulu paling banyak, pemerintah hanya membagi 650 ribu persil, Namun mulai tahun lalu jumlah itu ditingkatkan menjadi 5 juta persil per tahun. Bahkan, tahun ini ditingkatkan menjadi 7 juta persil dan tahun depan 9 juta persil.
”Angka ini merupakan kenaikan hampir 8 kali lipat,” ujarnya.
Jika ini berjalan baik, sambung Menko Perekonomian, maka praktis dalam beberapa tahun ke depan seluruh lahan rakyat tersertifikasi.
Selain itu pemerintah juga menjalankan program membantu rakyat melalui perhutanan sosial.
Selama ini ada lahan Negara yang dikelola pehutani dan inhutani, tidak berhasil. “Jangankan petaninya, BUMN saja tidak tidak makmur,” kata Darmin.
Pola klaster
Lebih jauh Darmin mengungkapkan, untuk meningkatkan taraf keberhasilan, pemerintah akan membuat pola-pola klaster supaya petani yang ada dalam klaster bisa melakukan eksternalisasi. Agar efektif, dalam klaster itu cukup hanya 10-12 petani saja. Tidak harus ada 300 petani.
Hal itu, kata Darmin bisa dimulai dengan membagi bibit yang baik. Kalau bibitnya baik, maka hasilnya akan baik. Persoalan dengan rendahnya produksi CPO saat ini adalah terlalu banyaknya beredar bibit palsu.
“Bibit palsu yang menurunkan produksi CPO pada kisaran 30-40% sayangnya, bibit palsu yang marak beredar, baru bisa diketahui remaja,” katanya.
Darmin juga memastikan, pemerintah akan mengundang korporasi sawit besar guna membantu pemerintah untuk penyebaran bibit-bibit sawit yang baik.
“Ke depan, kita harus mampu mengubah perilaku menanam petani budidaya yang sangat individual dan sustain salah satunya dengan bibit-bibit sawit yang baik. Jangan takut, ini tidak gratis. Pemerintah siap membeli bibit tersebut dari dunia usaha,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Darmin juga mengapresiasi komiten dunia usaha dalam melakukan program pencegahan kebakaran hutan, Bahkan, para pengusaha berkomitmen untuk membantu membina para petani dalam radius 3 km dari konsesinya untuk membina para petani dalam pencegahan kebakaran.
Menurut Darmin ada banyak hal yang sudah pemerintah siapkan untuk mendorong industri sawit menetapkan standar ISPO. “Kita ingin sawit menjadi industri kompetitif yang berkelanjutan. Kenapa Malaysia bisa kita tidak. Karena itu, marilah kita bekerjasama sama untuk memajukan sawit Indonesia,” pungkasnya.
Sumber: Berita Satu
