Pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad), Muradi, menyatakan, dampak politik yang paling nyata jika Demokrat ikut mengusung Joko Widodo (Jokowi) adalah kemungkinan hanya dua pasangan calon dalam Pilpres 2019. Hal tersebut mengingat, posisi PAN maupun PKB tidak dalam posisi yang cukup untuk mengusung calon sendiri kecuali menjadi bagian dari dua poros yang lain.
Adapun dua partai lain (khususnya PKB) akan kembali pada formasi untuk mendukung Jokowi sebagaimana dilakukan pada Pilpres 2014 lalu. Langkah Cak Imin dan juga PKB melakukan manuver politik lebih banyak didasari pada romantisme Pilpres 2004.
“Waktu itu duet nasionalis-agama sebagaimana dulu Mega-Hasyim. Selain itu, hal yang melatarbelakangi didasari oleh membangun daya tawar politik yang lebih baik di mata partai pendukung pemerintah dan juga Jokowi sendiri,” kata Muradi, Senin (12/3).
Menurut Muradi, untuk PAN pilihannya akan mengarah kepada kemungkinan mengusung kembali Prabowo karena semata-mata faktor Amien Rais yang tidak nyaman dengan pilihan untuk mengarahkan dukungan ke Jokowi. Sehingga kemungkinan PAn akan kembali pada formasi menyokong prabowo pada pilpres 2019.
“Secara kalkulasi politik, Jokowi akan sangat diuntungkan jika hanya ada dua pasangan kandidat yang maju di Pilpres,” jelasnya.
Muradi menyebutkan, kontrol dukungan publik secara masif dengan sejumlah capaian prestasi serta penguasaan teritorial politik pemenangan dengan sejumlah sumber daya politik yang ada. Sebagaimana diketahui, untuk logistik pemenangan pada pilpres, bila mengacu pada Pilpres 2014 lalu, maka dibutuhkan setidaknya Rp 2 triliun hingga Rp 3 triliun untuk pemenangannya.
“Pada konteks inilah, saya kira posisi Prabowo tidak dalam posisi yang nyaman, karena kebutuhan logistik yang teramat besar. Bila mengacu pada posisi keduanya dari hasil survei, maka kemungkinan Prabowo untuk menang kecuali adanya turbulensi politik yang luar biasa yang membuat posisi petahana dalam posisi yang sulit,” katanya.
Khusus untuk PAN, jelas dia, dengan mewacanakan capres bukan Jokowi secara terbuka, maka otomatis posisi tawarnya tidak lagi kuat, apalagi secara etika politik, PAN cenderung membiarkan langkah Amien Rais yang terus menerus merongrong pemerintah.
“Ini artinya, sulit bagi PAN mendapatkan posisi tawar yang baik di mata Jokowi maupun partai koalisi lainnya,” jelasnya.
Menurut Muradi, posisi PKB relatif tidak berpengaruh besar, karena kerap yang diwacanakan oleh PKB lebih banyak menyodorkan ketumnya, Cak Imin sebagai bakal cawapres. Sehingga opsi menyokong kembali Jokowi adalah bagian dari opsi Pilpres 2019.
Apakah posisi tawar PAN dan PKB akan menguat bila mereka ke kubu Prabowo karena baru PKS yang kemungkinan besar mendukung Prabowo, Muradi memandang belum tentu juga. Karena banyak faktor yang akan melatar belakangi berlabuhnya PAN dan PKB ke Prabowo. Selain kesiapan logistik, juga kemungkinan mendapatkan akses politik dan ekonomi menjadi pertimbangan yang serius.
“Saya kira PKB akan tetap menyokong Jokowi, sementara PAN akan tidak memiliki pilihan lain selain berlabuh mendukung Prabowo atau memilih netral,” katanya.
Muradi menegaskan, dukungan Demokrat ke Jokowi adalah keniscayaan politik. Sebab hal itu kecermatan elit PAN dan PKB dalam melihat gelagat politik dan tawaran apa yang akan mereka dapatkan harus benar-benar dipertimbangkan.
Sumber: Berita Satu
