Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menyerahkan semua persoalan ganti rugi sebesar Rp 30 miliar kepada tim kuasa hukum terkait kemenangan Fahri Hamzah dalam kasus pemecatan di tingkat kasasi. Pernyataan itu disampaikan langsung Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid, di Kompleks Parlemen, Kamis (10/1/2019).
“Sudah ditegaskan oleh tim hukum kami bahwa itu adalah masalah yang akan dikelola oleh tim hukum dan silakan ditanya kepada tim hukum,” ujar Hidayat.
Hidayat mengatakan, awak media tidak perlu menanyakan persoalan ini kepada petinggi PKS karena tim hukum yang akan menjawabnya. “Semua yang yang terkait dengan ini akan dijawab oleh tim hukum. Jangan tanya saya ataupun orang PKS lainnya, tanya kepada tim hukum, tanya kepada mereka,” ujar Hidayat.
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi PKS terhadap Fahri Hamzah. Salinannya pun telah keluar pada 3 Januari lalu.
Atas kekalahan itu, PKS harus membayar sebesar 30 miliar kepada Fahri Hamzah. Pengacara Fahri, Mujahid A. Latief, mengingatkan PKS untuk segera membayar ganti rugi imateril sebesar Rp 30 miliar. Mujahid mengatakan, surat terkait hal ini juga telah dilayangkan ke DPP PKS.
“Harapan kami mereka secepatnya menindaklanjuti isi putusan ini. Kami kasih waktu anggaplah satu minggu ke depan. Kalau tidak dijalankan, kami ajukan ke pengadilan,” ujar Mujahid.
Jika PKS tidak menjalankan putusan MA ini, Mujahid akan mengirimkan surat permohonan eksekusi kepada pengadilan.
