Partai Amanat Nasional (PAN) melalui wakil sekretaris, Faldo Maldini melontarkan kritik keras kepada Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie. Menurut Faldo, apa yang diutarakan Grace itu tidak mendasar.
Sebabnya, masing-masing kepala daerah memiliki instrumen dalam membuat aturan syariah tergantung adat budaya masing-masing.
“Itu yang perlu diuji bersama-sama bahwa tadi di diskusi disampaikan Guntur Romli bahwa tidak takut islamphobia namun takut peran ustad dan alim ulama dihilangkan, nah itu bagaimana,” kata Faldo dalam diskusi bertajuk “Toleransi dan Kebebasan Beragama dalam Dinamika Pilpres 2019” yang diselenggarakan Setara Institute, di Jakarta, Jumat (16/11/2018).
Dia mengatakan kalau ada daerah yang mengatur adanya solat jamaah lalu produktifitas para Aparatur Sipil Negara (ASN) meningkat, maka mengapa tidak untuk dibuat.
Menurut dia, kalau pasca-kebijakan itu produktifitas ASN menurun maka perlu dibuat sehingga dirinya meyakini gubernur dan bupati/walikota tahu instrumen yang digunakan karena tidak bisa disamaratakan.
“Kita jangan Islamphobia, kalau ada Perda yang melarang non-muslim untuk bersekolah, itu harus dilawan. Karena itu perlu dibuka ruang dialogis,” ujarnya.
Faldo menilai setiap pernyataan tiap parpol memiliki dampak elektoral di masyarakat meskipun beberapa pihak tidak memikirkan dampak elektoral.
Karena itu dia menilai PSI harus menjelaskan kepada publik terkait pernyataan Grace tersebut sehingga bisa diukur apakah mempengaruhi elektoral atau tidak.
Sebelumnya, Grace mengatakan PSI menolak perda berlandaskan agama termasuk Perda Syariah dalam peringatan ulang tahun keempat partainya di ICE BSD, Tangerang, Minggu (11/11).
Grace berkata partainya tidak akan pernah mendukung perda yang berlandaskan agama, seperti Perda Syariah dan Perda Injil.
“PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindakan intoleransi di negeri ini. PSI tidak akan pernah mendukung perda-perda Injil atau perda-perda syariah,” ujar Grace.
Sikap itu disebut Grace menjadi satu dari tiga misi yang diusung PSI jika dipercaya duduk di parlemen.
Dua misi lain adalah menjaga para pemimpin baik di tingkat nasional maupun lokal dari gangguan politikus hitam, serta menghentikan praktik pemborosan dan kebocoran anggaran di parlemen.
