Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meraih dua penghargaan. Keduanya didapat dalam ajang Penghargaan Organisasi Masyarakat (Ormas) Tahun 2019 yang digelar Kemendagri RI.
Penghargaan pertama diraih dalam kategori Pemerintah Provinsi sebagai Pembina Ormas Terbaik. Jawa Timur sebagai satu-satunya provinsi yang mendapatkan anugerah ini.
Sedangkan penghargaan kedua diterima Khofifah selaku Ketua Umum PP Muslimat NU untuk kategori Penghargaan Khusus Bakti Sepanjang Masa atau Long Life Achievement untuk Muslimat NU. Kedua anugerah ini diserahkan langsung Mendagri Tito Karnavian.
Penghargaan Pemerintah Provinsi sebagai Pembina Ormas Terbaik diberikan karena Pemprov Jatim dianggap mampu membina ormas dengan baik. Data yang ada, Jatim memiliki hampir 14 ribu ormas, baik yang berbadan hukum maupun yang legalitasnya dengan surat keterangan terdaftar.
Selain itu, Jatim disebut mampu melakukan pemberdayaan dan sinergi ormas dengan baik. Selain dari ruang komunikasi dan koordinasi yang terjalin lancar, Jatim menempatkan ormas sebagai mitra pembangunan.
Setelah menerima penghargaan tersebut, Khofifah mengatakan ormas bergerak mengambil inisiatif untuk ikut serta secara aktif dan positif terhadap pembangunan di Jatim. Selain itu, ormas aktif membantu menciptakan suasana yang aman dan kondusif di Jatim.
“Seperti yang tertuang dalam Nawa Bhakti Satya, yakni Jatim Berkah dan Jatim Harmoni, ormas ditempatkan ke dalam pilar demokrasi, sehingga dalam proses demokrasi mereka secara aktif memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat dan proses pembangunan,” kata Khofifah setelah menerima penghargaan, Selasa (26/11/2019).
Dengan adanya penghargaan ini, dia berharap sinergi dan strong partnership antara Pemprov dan ormas di Jatim dapat terus terbina dan terpelihara. Hal ini demi tercapainya Jatim yang maju dan sejahtera.
Sementara itu, dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan keberadaan ormas sangat penting sebagai bagian dari penyeimbang sebuah negara. Ormas juga membantu menjaga keutuhan bangsa Indonesia.
“Satu peran penting civil society adalah ormas sebagai penyeimbang agar negara tidak semaunya mulai planning hingga eksekusi. Ini akan menghindari sistem yang otoritarian ke arah sistem demokratis,” ungkap Tito.
Selain sebagai penyeimbang, Tito menyebut, ormas mendorong sistem checks and balances untuk lahirnya bangsa. Namun mantan Kapolri ini mengingatkan ada batasan yang harus diperhatikan ormas.
“Pertama, harus menghargai hak-hak asasi orang lain. Kedua, harus menjaga ketertiban umum atau publik. Ketiga, mengindahkan etika dan moral. Keempat, menjaga national security, tapi dalam bahasa UU menjadi menjaga persatuan bangsa. Jadi itu harus ditaati, termasuk membentuk ormas,” tuturnya.
