Surabaya – Komite Ekonomi dan Industri Indonesia (KEIN) mengajak mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unair Surabaya, belajar dan memahami sistem perekonomian Indonesia berbasis Pancasila.
“Kita harapkan mahasiswa bisa dapat memahami bagaimana wujud ideal dari sistem perekonomian kita. Bagaimana mengelohanya, serta bagaimana mencermatinya. Ini penting, agar kemudian kita sama-sama memahami tentang sistem perekonomian bangsa Indonesia yang berbasis kepada Pancasila,” kata Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta di sela Dialog Publik Ekonomi Pancasila di Aula Fajar Notonagoro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Kampus B Unair, Surabaya, Rabu (22/11/2017).
Ia menerangkan, ada tiga corak ekonomi pancasila. Pertama, ekonomi pancasila adalah ruh dari ekonomi konstitusi. Kedua, tidak anti pasar. Ketiga, negara perlu hadir untuk mendukung dan menopang pelaku pasar yang lemah dan terlemahkan, karena dalam aktivitas ekonomi, kondisi pasar yang sempurna tidak pernah tercipta.
Arif menambahkan, ada tiga pilar mewujudkan ekonomi pancasila. Pertama, pembangunan ekonomi harus berorientasi keadilan. Kedua, semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Ketiga, ekonomi digagas untuk memberikan pemerataan pembangunan dan mempersatukan bangsa.
“Berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi pancasila, maka untuk mewujudkan hal tersebut negara harus memiliki komitmen yang kuat terhadap, penurunan tingkat kemiskinan, terbukanya kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengakses kehidupan dan penghidupan yang lebih baik, peningkatan kualitas hidup (pendidikan dan kesehatan), penurunan tingkat ketimpangan, penurunan tingkat pengangguran,” paparnya.
Ia memaparkan operasional ekonomi pancasila. Berdasarkan Pancasila, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan pendasaran akan pentingnya spirit teistik yang menekankan etika dan moral bangsa dalam perkonomian.
“Dengan kata lain, perekonomian harus memiliki landasan etis dan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Meski Indonesia bukan sebuah negara yang menetapkan agam tertentu sebagai ideologi bangsa, namun nilai-nilai ketuhanan dan spirit keagamaan telah menjadi landasan ideologi kita, Pancasila,” tuturnya.
“Karena itu, ekonomi pancasila digagas dan dibangun berdasarkan pertimbangan moral dan etika religius. Dengan demikian, ekonomi pancasila meniscayakan nilai-nilai kebaikan dan kedermawanan, serta hukum sipil yang tegak untuk menindak ketidakadilan,” jelasnya.
Sila Kedua, sebagai konsekuensi logis dari sila pertama. Sila kedua menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam Ekonomi Pancasila, pembangunan ekonomi tidak sebatas mengejar prestasi atau penilaian secara materi.
“Lebih dari itu, pembangunan ekonomi harus berorientasi pada keadilan dan kemajuan peradaban manusia, khususnya bangsa Indonesia. Masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial harus diselesaikan untuk keadilan dan kemajuan per-adab-an bangsa dalam dimensi kemanusiaan.
Sila Ketiga, menekan persatuan Indonesia. Ekonomi pancasila digagas untuk mempersatukan bangsa. Apabila kemudian kebijakan ekonomi, justru memudarkan semangat persatuan bangsa maka, kebijakan tersebut pastilah bukan bercorak dan bercirikan ekonomi pancasila.
Sila Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Katanya, menekankan mekanisme kerja perekonomian yang mendahulukan kepentingan rakyat diatas kepentingan individu/golongan/modal.
“Sila tersebut juga menuntut peran aktif dari setiap perusahaan/badan usaha milik negara (BUMN) saat ini untuk mensejahterakan rakyat,” katanya.
Salah satu caranya adalah, dengan memberikan akses yang besar kepada masyarakat terhadap kebutuhan dasarnya. Selain itu, Sila Keempat menekankan demokrasi ekonomi yang digagas Bung Hatta. Di dalam sistem ekonomi yang menjamin demokrasi ekonomi, setiap warga memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan layak (pasal 27 UUD 1945). Dengan kata lain, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tidak hanya berlaku bagi golongan-golongan tertentu.
“Tapi hak tersebut juga berlaku bagi setiap warga Indonesia. Semuanya berhal mendapatkan kesempatan yang sama (equal opportunity),” ujarnya.
Sila Kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini adalah pamungkas.
“Empat sila lain merupakan tahapan-tahapan untuk mencapai keadilan sosial yang tercatat dalam sila pamungkas ini,” terangnya.
Dengan prinsip keadilan sosial, ekonomi pancasila digagas untuk memberikan pemerataan pembangunan dan mendorong terciptanya emansipasi sosial,” jelasnya.
Ditanya apakah sekarang ini sudah menerapkan ekonomi pancasila. “Selama pemerintahan saat ini, menurut pandangan kami coraknya sudah mulai dikerjakan. Tapi yang paling penting sebenarnya instrumen ekonomi juga diikuti dengan reforma struktural dalam instrumen politik,” tandasnya.
Mantan politisi DPR RI dari Fraksi PDIP ini mencontohkan, model proses rekruitmen politik.
“Model sistem pemilu kita yang lebih berazas kepada musyawarah mufakat, yang sekarang ini lebih bercorak kepada individu dan kapitalis dalam proses pemilu kita,” jelasnya.
(roi/fat)
