Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan tanggapannya atas kesepakatan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk melakukan amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 terkait wewenang MPR menyusun Haluan Negara.
Menurut Bamsoet, sapaan akrab Bambang, rencana amandemen itu harus dipersiapkan dengan matang. Juga melalui proses dan mekanisme yang transparan, dan memberi ruang seluas-luasnya bagi seluruh elemen rakyat menyampaikan aspirasi.
“Tak perlu terburu-buru, amandemen sebaiknya berproses setelah berakhirnya tahun politik 2019, ketika pemerintah baru dan formasi baru DPR sudah terbentuk,” kata Bamsoet, Kamis (22/3).
Menurutnya, apa yang disepakati MPR dan BPIP bisa disebut sebagai inisiatif. Dengan begitu, kesepakatan tentang amendemen UUD 1945 perlu diperluas dengan melibatkan institusi lain yang relevan.
Inisiatif itu pun harus disosialisasikan terlebih dahulu. Semua elemen rakyat harus mendapat informasi yang akurat. Sangat penting bagi seluruh elemen rakyat untuk mengetahui apa saja yang akan diamandemen.
“Sebagai inisiator, MPR dan BPIP hendaknya memberi penjelasan tentang pasal-pasal UUD yang akan diamandemen; mengapa pasal-pasal dimaksud harus diamandemen dan apa tujuan dari perubahan itu,” jelasnya.
Menurut dia, sejujurnya inisiatif mengamendemen UUD sudah menuai pro-kontra. Ada yang khawatir bahwa amandemen akan kembali meligitimasi MPR sebagai lembaga tertinggi negara. “Kalau tidak segera direspons dengan penjelasan dari MPR dan BPIP, kekhawatiran ini berpotensi menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu,” tandasnya.
Untuk diketahui, kesepakatan soal amandemen itu terjadi saat rombongan BPIP yang dipimpin Ketua Dewan Pengarah Megawati Soekarnoputri bertemu jajaran MPR RI yang dipimpin Ketua Zulkifli Hasan. Kesepakatan di pertemuan itu, akan dilakukan pertemuan antara Presiden Jokowi dengan ketua umum partai politik untuk membahas rencana amandemen.
Kalau amandemen UUD yang digagas MPR dan BPIP nantinya terlaksana, itu merupakan perubahan kelima dalam rentang waktu 18 tahun. Dalam periode 1999-2002, UUD 1945 sudah mengalami empat (4) kali perubahan.
Amandemen pertama pada 19 Oktober 1999, mengubah Sembilan (9) pasal. Amandemen kedua pada 18 Agustus 2000 mengubah 24 pasal. Pada 9 November 2001, dilakukan amandemen ketiga dengan mengubah 19 pasal. Amandemen terakhir atau keempat, dilakukan pada 10 Agustus 2002 dengan mengubah 17 pasal.
Kata Bamsoet, terdapat beragam fakta yang menjelaskan bahwa UUD 1945 hasil dari empat amandemen itu tidak memuaskan semua pihak. Akibatnya, beberapa elemen masyarakat sering menyuarakan keinginan mereka agar bangsa dan negara ini kembali pada UUD 1945 yang asli atau yang belum diamandemen.
Sumber: Berita Satu
