Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menginginkan program BBM Satu Harga yang digagas Presiden Jokowi bisa segera terealisasi di berbagai daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T). Bamsoet berjanji, DPR RI siap membantu BPH Migas dalam menyukseskan program tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Bambang seusai menerima Komite BPH Migas yang dipimpin M. Fanshurullah Asa di Ruang Pimpinan DPR, Jakarta, Senin (19/3).
Kata Bamsoet, dirinya memahami, BPH Migas pasti tidak mudah mengerjakan program BBM Satu Harga. Namun dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, dia yakin program BBM Satu Harga bisa terealisasi.
“Realisasi program ini sangat penting khususnya untuk berbagai daerah terdepan, terluar dan tertinggal,” ujar Bamsoet.
Bamsoet menjelaskan hingga kini sudah ada 59 titik Program BBM Satu Harga. Pemerintah menargetkan 73 titik Program BBM Satu Harga hingga akhir 2018. Jumlah tersebut terdiri dari 67 titik milik Pertamina dan enam titik milik swasta.
Melihat komitmen dan persiapan yang ada, Bamsoet mengatakan dirinya optimis pemerintah bisa memenuhi target 73 titik Program BBM Satu Harga. DPR siap menjembatani koordinasi antara pemerintah pusat, PT Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, dan aparat hukum.
“Agar berbagai masalah teknis dalam mewujudkan BBM Satu Harga bisa terselesaikan secara cepat dan cermat,” kata Bamsoet.
Legislator Partai Golkar dari dapil di Jawa Tengah itu juga menyampaikan harapannya agar pemerintah bisa mempermudah perizinan bagi subpenyalur BBM. Kehadiran subpenyalur dapat menghilangkan pengecer ilegal yang seringkali menaikkan harga BBM seenaknya. Sekaligus menjadi jalan keluar menjangkau jaringan SPBU di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dengan investasi yang lebih terjangkau.
“Kehadiran subpenyalur menjadi terobosan yang bagus. Terlebih ini terbuka bagi koperasi maupun badan usaha desa. Tinggal bagaimana pengawasannya agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan,” kata Bamsoet.
DPR dan BPH Migas akan mempelajari lebih lanjut apakah kehadiran subpenyalur bisa dimungkinkan terlaksana dengan sumber Dana Desa. Terlebih untuk menjadi subpenyalur investasi yang dibutuhkan hanya sekitar Rp 50-100 juta. Lebih murah dibanding harus membuat SPBU yang investasinya mencapai Rp 20 miliar.
Baginya, hal itu tak bertentangan dengan niat Dana Desa yang dimaksudkan untuk merangsang dan membantu perekonomian di desa.
“Jika hasil musyawarah di Bumdes memungkinkan pembentukan subpenyalur melalui alokasi Dana Desa, kenapa tidak? Minimal satu desa satu subpenyalur BBM, akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di pedesaan menjangkau BBM Satu Harga,” ujar Bamsoet.
Pada kesempatan itu, Bamsoet juga meminta BPH Migas tegas dalam memberikan sanksi kepada SPBU yang nakal memainkan harga. Jangan sampai biaya operasional Pertamina yang melonjak menjadi Rp 3 triliun dalam menjalankan BBM Satu Harga, malah dimanfaatkan SBPU nakal maupun penimbun yang hanya mencari keuntungan pribadi.
“BPH Migas harus memastikan SPBU tidak nakal ketika menjual BBM Satu Harga. Operasi di lapangan harus secara rutin dilakukan,” kata Bamsoet.
“Jika ditemukan pelanggaran, jangan ragu memberikan sanksi. DPR siap berdiri bersama BPH Migas menindak pihak tak bertanggung jawab yang dapat merusak program BBM Satu Harga,” pungkasnya.
Sumber: Berita Satu
