Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memenuhi janji untuk terus menjerat para pihak yang terlibat kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Kali ini, KPK menetapkan keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi yang juga mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi e-KTP.
Selain Irvanto, status tersangka juga disematkan KPK terhadap kolega Novanto, Made Oka Masagung. Penetapan ini merupakan pengembangan dari proses persidangan dari terdakwa yang sebelumnya sudah dijerat oleh KPK terkait kasus yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut.
“KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan dua orang lagi sebagai tersangka. IHP (Irvanto Hendra Pambudi Cahyo) swasta dan MOM (Made Oka Masagung) swasta,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/2) malam.
KPK menduga Irvanto menampung uang dari keuntungan proyek e-KTP yang diperuntukkan kepada Novanto. Aliran uang kepada Novanto dilakukan secara berlapis dan lintas negara.
“Diduga IHP menerima total USD 3,5 juta pada periode 19 Januari sampai 19 Februari 2012 yang diperuntukkan kepada Novanto secara berlapis melewati sejumlah negara,” katanya.
Tak hanya itu, Irvanto juga terlibat dalam proses pembahasan proyek e-KTP melalui PT Murakabi Sejahtera. Irvanto juga sempat mengikuti pertemuan di Ruko Fatmawati atau biasa disebut Tim Fatmawati untuk membicarakan proses lelang proyek senilai Rp 5,8 triliun tersebut.
Meski Murakabi kalah lelang, perusahaan tersebut tetap terlibat dalam proyek e-KTP. Irvanto juga diduga sudah mengetahui sejak awal soal fee sekitar lima persen dari nilai proyek e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun untuk anggota DPR periode 2009-2014.
“Ikut beberapa kali di ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang e-KTP. Konsorsium Murakabi walaupun kalah diduga perwakilan Setnov. Karena IHP keponakan Setnov,” ungkap Agus.
Sementara KPK juga menduga Oka sebagai penampung dan perantara penerimaan uang dari proyek e-KTP kepada Novanto melalui rekening kedua perusahaannya di Singapura, yaitu OEM Investement Pte Ltd dan PT Delta Energy. Melalui rekening OEM Investement, Oka menampung uang sebesar USD1,8 juta dari perusahaan Biomorf Mauritius. Sementara itu, pada rekening PT Delta Energy, Oka menerima transfer uang sebesar USD2 juta.
“MOM diduga sebagai perantara fee untuk anggota DPR sebesar lima persen dari nilai proyek tersebut,” jelas Agus.
Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Irvanto dan Oka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Source: Berita Satu
