Presiden Joko Widodo sedang galau. Pasalnya, sampai sekarang presiden belum juga menandatangani Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu. Jokowi disebut enggan menandatangani undang-undang yang mengatur kerja parlemen tersebut karena ada sejumlah pasal yang mengundang kontroversi.
Sikap Jokowi tersebut tentu mengundang tanya. Ada apa sebenarnya? Tentu sebelum undang-undang disahkan, telah melalui tahapan pembahasan antara dewan dengan pemerintah.
Logikanya pemerintah tahu betul pasal apa saja yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ketika dewan sudah ketuk palu dan menunggu tandatangan presiden, pemerintah jutsru mengambil sikap “balik badan”.
Seharusnya menteri terkait melaporkan dinamika yang terjadi dalam pembahasan UU MD3 ini kepada presiden. Namun, sepertinya hal ini tidak dilakukan dan baru melaporkan setelah undang-undang ini menimbulkan kotroversi di masyarakat.
Disahkan, Muncul Kontroversi
DPR mengesahkan revisi RUU MD3 pada 12 Februari lalu. Setelahnya draf tersebut dikirim ke meja presiden untuk ditandatangani. Seharusnya presiden sudah tahu isi undang-undang tersebut sebelumnya. Namun, presiden justru menunda menandatangani undang-undang tersebut dengan alasan ada kontroversi di tengah masyarakat.
Isi undang-undang tersebut memang mengundang kontroversi. Salah satu pasal yang paling disoroti adalah posisi DPR yang seolah “superpower”, yaitu pasal 122 huruf k yang berbunyi “mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”.
Terang saja muncul berbagai penafsiran atas pasal tersebut. Banyak anggota masyarakat berpendapat adanya pasal tersebut justru menunjukkan bahwa DPR antikritik dan tidak ada seorang pun yang dapat memberikan kritik atau candaan yang dianggap merendahkan anggota DPR. Padahal selama ini ada banyak catatan negatif terkait anggota DPR baik yang terlibat kasus korupsi atau tindak pidana lainnya.
Pasal terkait pemanggilan anggota dewan terkait dugaan tindak pidana, juga menuai kritik. Sebelumnya pemanggilan anggota dewan terkait tindak pidana bisa dilakukan tanpa izin presiden, tetapi dalam aturan yang baru ini, pemanggilan anggota dewan terkait tindak pidana harus melalui izin presiden dan sebelumnya harus melalui izin dari Majelis Kehormatan Dewan (MKD).
Hal ini dijelaskan pada Pasal 245 Ayat (1): “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.”
Ayat (2): Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR: tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau disangka melakukan tindak pidana khusus.
Hanya Menambah Jumlah
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengatakan bahwa presiden cukup kaget dengan adanya pengesahan undang-undang tersebut. Yasonna juga mengatakan bahwa mulanya kesepakatan antara DPR dan pemerintah hanya penambahan jumlah pimpinan DPR menjadi enam orang, meski pada perkembangannya ada pasal-pasal yang memperkuat DPR ditambahkan dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM).
Lucunya komunikasi antara presiden dan menteri ini terjadi pasca pengesahan undang-undang. Setelah publik memperbincangkannya barulah Menteri Yasonna melaporkan secara detail. Seharusnya laporan ini diberikan ke presiden setiap ada dinamika di DPR, tetapi ini tidak dilakukan. Kalaupun menteri tidak hadir ketika pembahasan, pastilah ada perwakilan yang menyampaikan perkembangan kepada menteri.
Sampai sekarang presiden juga belum berniat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait hal tersebut. Juru bicara presiden, Johan Budi, mengatakan bahwa sampai sekarang belum ada keputusan presiden akan tanda tangan atau tidak. Artinya, presiden sedang galau. Alih-alih menandatangani, presiden malah meminta pihak-pihak yang tidak setuju untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Padahal, jika tidak setuju, ada dua pilihan bagi presiden. Pertama, menandatanganinya dan mempersilakan pihak terkait untuk mengajukan judicial review ke MK. Pada sidang di MK, nantinya pemerintah pasti akan dimintai pendapat terkait beleid tersebut. Itulah kesempatan pemerintah untuk memberikan pendapat dan masukan baru.
Kedua, menerbitkan Perppu untuk menggantikan fungsi undang-undang tersebut. Pilihan yang sebetulnya mudah, tetapi berdampak besar. Jokowi dituding pencitraan dengan seolah “mendengarkan” aspirasi masyarakat. Padahal masih banyak hal yang harus dilakukan, ketimbang harus menunggu kontroversi ini reda.
Jokowi seharusnya rutin berkomunikasi dengan menteri mengenai dinamika di DPR, terutama terkait undang-undang yang kontroversial. Komunikasi dilakukan ketika masih dalam pembahasan, bukan ketika sudah diketok palu oleh DPR.
Source: Citizen Daily
