Lamongan – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan bantuan 146 unit kapal perikanan dan 772 unit alat penangkap ikan (API) kepada nelayan di Jawa Timur. Bantuan ini diberikan dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hasil tangkapan nelayan.
Bantuan itu diserahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, Lamongan (30/11/2017).
Ke-772 API dengan jenis gillnet millenium dasar dan gillnet millenium pertengahan diberikan kepada nelayan Kota Pasuruan sejumlah 4 unit, Kabupaten Tuban 609 unit, Kabupaten Lamongan 18 unit, Kabupaten Gresik 121 unit dan Kabupaten Situbondo 20 unit.
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Sjarief Widjaja mengatakan, bantuan kapal perikanan dan alat penangkapan ini ditujukan untuk nelayan lokal agar dapat berdaya saing memanfaatkan potensi perikanan yang jumlahnya semakin meningkat.
Peningkatan jumlah stok ikan ini, menurut Sjarief, adalah dampak kebijakan KKP yang didukung seluruh pihak dalam mewujudkan pilar kedaulatan memerangi kegiatan penangkapan ikan ilegal.
“Hasil riset KKP yang telah direkomendasi Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan tahun 2017 menyebutkan adanya peningkatan stok ikan nasional menjadi 12,541 juta ton,” katanya.
Dikatakan oleh Sjarief, kerjasama semua pihak dalam memberantas praktik ilegal fishing membuahkan hasil luar biasa. Stok ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, menurut Sjarief, terus meningkat.
Jika pada tahun 2013 potensi sumber daya ikan tercatat sebesar 7,31 juta ton, tahun 2015 meningkat menjadi 9,93 juta ton dan meningkat kembali menjadi 12,5 juta ton pada tahun 2017.
“Bantuan kapal dan API ramah lingkungan ini saya harapkan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memanfaatkan sumber daya ikan yang makin melimpah itu secara lestari dan berkelanjutan,” terang Sjarief.
Selain bantuan kapal dan alat penangkapan ikan, DJPT juga menyerahkan klaim asuransi nelayan kepada ahli waris, pemberian kartu asuransi nelayan, penyerahan bantuan permodalan nelayan bekerjasama dengan Bank BRI, serta bantuan pendanaan usaha penangkapan ikan bekerjasama dengan Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Yussuf Solichien Martadiningrat menekankan dukungannya terhadap misi pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan dalam membangun sub sektor perikanan tangkap.
“Saya sangat mendukung pemerintah, ormas, parpol dan pihak-pihak lainnya dalam upaya memberikan bantuan untuk kesejahteraan nelayan. Kita pun tidak boleh egois. Harus memikirkan anak cucu. Oleh karena itu usaha perikanan tangkap harus memikirkan sisi keberlanjutan,” kata Yussuf.
Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Viva Yoga Mauladi menyampaikan bahwa tugas DPR adalah untuk menyerap aspirasi dan memperjuangan aspirasi masyarakat. Jika ada aspirasi yang beragam itu wajar dalam alam demokrasi.
“Tugas pemerintah melayani. KKP membuat acara dalam rangka itu, menyerap aspirasi, buatkan solusi-solusi yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya,” tandas Viva.
(bdh/bdh)
