Tulungagung – DPP PDI Perjuangan mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo-Maryoto Birowo untuk maju dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) 2018.
Rekomendasi yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto dalam rapat konsolidasi partai di Gedung Olah Raga (GOR) Lembu Peteng, Tulungagung, Sabtu (21/10/2017).
“Keputusan DPP sesuai dengan masukan dari DPD dan juga setelah mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat, Dewan pimpinan pusat partai menugaskan pasangan Bupati dan Wakil BUpati (Tulugagung) incumbent untuk diusung oleh PDI Perjuangan,” kata Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto.
Menurutnya penunjukan pasangan Syahri Mulyo dan Maryoti Birowo tersebut juga telah disepakati oleh seluruh jajaran pengurus di tingkat kabupaten maupun struktural di bawahnya.
“Dalam upaya mendorong terciptanya pemerintahan yang stabil, yang punya pengalaman, kami selalu menempatkan tradisi untuk memberikan kepercayaan bagi incumbent yang mampu menunjukkan prestasinya,” imbuhnya.
Hasto menjelaskan, meskipun status Syahri MUlyo merupakan petahanan, pimpinan partai tetap mewajibkan yang bersangkutan berserta pasangannya untuk mengikuti sekolah partai bagi calon kepala daerah.
“Semua wajib melakukan upgrading, meningkatkan kemampuannya dengan belajar dari keberhasilan kepala daerah yang lain,” ujarnya.
Ditambahkan, sebelum mengumumkan keputusan DPP tersebut, pihaknya mengaku telah melakukan pertemuan tertutup dengan para elit PDI Perjuangan di tingkat kabupaten. Salah satu kesepakatan yang muncul adalah komitmen untuk menujukkan soliditas partai dengan mendukung penuh keputusan dari Megawati Soekarnoputri dalam pencalonan kepala daerah,
Kata dia, sejumlah persoalan yang muncul di jajaran tingkat bawah terkait dengan pilkada akan dilakukan proses penyelesaikan dengan cara musyawarah. Bahkan DPP juga akan turun tangan untuk melakukan proses pembinaan agar struktural partai dengan legislatif maupun eksekutf patai tetap solid.
Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengaku sengaja tidak menurunkan rekomendasi kepada Ketua DPC setempat Supriyono, karena sesuai dengan aturan internal partai ketua DPC yang merangkap sebagai Ketua DPRD memiliki tugas yang besar.
“Sesuai dengan peraturan partai DPP menegaskan bahwa Ketua DPRD supriyono tetap berkonsentrasi pada tugas dan tanggung awabnya sebagai ketua DPC dan ketua DPRD,” imbuh Hasto.
Sebelumnya, iklim politik di internal PDI Perjuangan sempat bergejolak, seribu lebih kader dari tingkat kecamatan hingga ranting mendatangi Kantor DPC PDI Perjuangan Tulungagung untuk menyampaikan aspirasi agar DPP mengeluarkan rekomendasi kepada ketuanya, SUpriyono.
Bahkan aksi serupa juga ditunjukkan di halaman GOR Lempu Peteng sesaat sebelum Hasto Kristianto hadir dalam rapat konsilidasi, para kader membentangkan poster yang berisi aspirasi dan sejumlah hujatan kepada calon incumbent.
(bdh/bdh)
