Kediri – Saat ini marak kasus pungli yang dilakukan tingkat desa di wilayah Jatim. Tak ingin kecolongan aksi ‘nakal’, Pemkab Kediri menggandeng kejaksaan melakukan sosialisasi ‘Sapu Bersih Pungutan Liar bagi Kepala Desa’.
Plt Kepala Inspektorat Kabupaten Kediri, Wirawan menjelaskan tim Saber Pungli sudah lama dibentuk. Dan kinerjanya luar biasa. Mulai dari Pokja Intelejen, Pokja Pencegahan, Penindakan hingga Yustisi saling bekerja sama untuk memberantas pungutan liar di wilayah Kabupaten Kediri. Mulai dari pihak Kejari dan Polres serta Polresta Kediri menjelaskan UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (TPK).
“Sosialisasi ini diharapkan jika nanti ada permasalahan-permasalahan yang timbul para kepala desa beserta jajarannya. Bisa tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari,” kata Wirawan yang ditemui detikcom di Pendopo Kabupaten Kediri, Seputar Alun-Alun Kota Kediri, Selasa (21/11/2017).
Sementara menurut Kasubagbin Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Deji Setiapermana mengaku pungli sangat rawan dilakukan pejabat publik. Sebab, melakukan pelayanan publik kepada masyarakat hal tersebut terjadi biasanya karena adanya penyalahgunaan wewenang, faktor mental, ekonomi, budaya/kebiasaan serta lemahnya sistem control dan pengawasan oleh atasan.
“Pungutan liar adalah pengenaan biaya ditempat yang seharusnya tidak dikenakan biaya atau dilakukan pungutan. Yang sangat rawan tindak pungutan liar adalah pelayanan publik, karena langsung bersentuhan kepada masyarakat. Penyebab dari maraknya pungutan liar biasanya terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya penyalahgunaan wewenang, fartor mental, ekonomi, budaya/kebiasaan, lemahnya system control dan pengawasan oleh atasan,” pungkas Deji.
Berdasar data dari Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Kediri, ada 344 desa di Kabupaten Kediri, hingga kini belum ada kasus terkait pungli yang mencuat dan diamankan pihak kepolisian maupun kejaksaan setempat.
(fat/fat)
