Publik Indonesia mengernyitkan dahi ketika Presiden Joko Widodo memberi target pemulihan bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, hanya dalam waktu satu minggu. Target termasuk jaringan listrik, telekomunikasi, dan bandara, akan dipulihkan secara bertahap.
Masalahnya, pernyataan itu bertentangan dengan dua pembantu seniornya, yakni Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto. Wapres mengatakan rehabilitasi bencana Palu-Donggala perlu waktu sedikitnya dua tahun.
Hal yang sama juga disebutkan Wiranto. Menurut mantan Panglima ABRI itu, kerusakan infrastruktur Palu amat parah, jelas akan perlu waktu panjang pascamasa tanggap darurat.
Namun, Jokowi tentu punya pertimbangan tersendiri. Salah satu faktornya adalah sebagai presiden, ia perlu mendorong secara maksimal kinerja para pembantunya di lapangan.
Tak pelak, pernyataannya itu menimbulkan syak wasangka publik Tanah Air. Adakah sesuatu di balik perbedaan pernyataan itu? Termasuk hal yang paling krusial, yakni kemampuan pemerintah dalam menangani imbas bencana yang ada?
Publik Indonesia kadung merekam pernyataan Jokowi di media yang menyiratkan optimisme tersendiri. Ketika itu Jokowi mengatakan bahwa memang bencana yang hadir telah membuat syok dan kaget, terutama dalam satu dua hari pertama, tetapi dalam seminggu akan diselesaikan. Kehidupan sehari-hari masyarakat akan kembali normal. Begitu kira-kira kata Jokowi di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, seperti dikutip CNNIndonesia.com, Senin (1/10/2018).
Soal jaringan komunikasi, Jokowi mengaku membutuhkan waktu lebih lama untuk perbaikan. Sebab 1.000 Base Transceiver Station (BTS) atau menara telekomunikasi mengalami kerusakan. “Sudah mulai proses perbaikan, tetapi akan memakan waktu,” katanya.
Tentang jalur perhubungan udara, Jokowi menyatakan bahwa penerbangan di Bandara Sis Al-Jufri Palu akan diperbaiki agar bisa digunakan oleh masyarakat umum. “Kemarin bandara sudah bisa dipakai meskipun baru 2.000 meter, tetapi segera dalam seminggu akan diselesaikan agar normal kembali kehidupan sehari-hari masyarakat di sana,” tambahnya.
Dalam Dua Tahap
Kembali ke Wapres, dirinya menyebut bahwa pemerintah pusat akan menjamin pemulihan dampak bencana dalam waktu dua tahun. Bentuk elaborasi antara pemerintah pusat dan daerah berdasar dua tahap, yakni tahap darurat bencana dan rehabilitasi serta rekonstruksi dalam membangun kota dan daerah yang tertimpa bencana.
“Kan ada dua tahap. Tahap tanggap darurat itu berjalan dua bulan, kemudian kita harus membuat hunian sementara barak-barak bagi semua korban yang kehilangan rumah,” tuturnya. “Setelah itu dilakukan rehabilitasi serta merekonstruksi rumah-rumah dan bangunan yang mengalami rusak sedang dan berat.”
Senada dengan Wapres, Wiranto menuturkan bahwa perlu waktu hingga dua tahun bagi pemerintah untuk merekonstruksi dan rehabilitasi wilayah terdampak bencana. Proses normalisasi, kata dia, dilakukan dengan membangun sejumlah infrastruktur.
Dalam waktu dekat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun barak bagi pengungsi. Pembangunan barak dilakukan sambil menunggu rekonstruksi rumah yang juga akan dibangun pemerintah. Sedikitnya 65 ribu orang kini tengah mengungsi sebagai korban gempa dan tsunami.
Namun, rasa penasaran publik belum terjawab. Bagaimana mungkin Kota Palu dikatakan pulih jika yang dibangun hanya rumah, bandara, dan rumah sakit? Padahal, berdasarkan data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kerusakan yang dialami Kota Palu sangat parah.
Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, terdapat tujuh garda induk PLN yang padam pascagempa mengguncang. Jaringan komunikasi di Palu-Donggala dan sekitarnya tidak dapat beroperasi karena pasokan listrik terputus. Sebanyak 276 BTS tidak dapat digunakan.
BNPB mencatat sejumlah bandara di Sulawesi mengalami kerusakan. Di Mamuju, Sulawesi Barat, ada kerusakan pada bangunan tower bandara. “Di Bandara Luwuk Bangai terjadi pergeseran tiang tower, tetapi masih berfungsi,” katanya.
Bandara Palu ditutup hingga 29 September 2018 pukul 19.20 WITA. Bandara itu akan dioperasikan jika tidak terjadi gempa susulan dan tsunami. Tower lantai empat runtuh, peralatan komunikasi dan pemancar radio rusak, jaringan VSAT down, serta radar belum berfungsi. Sekitar 500 meter dari 2.500 meter landas pacu mengalami keretakan.
“Landas pacu yang tersisa sepanjang dua ribu meter tersebut tidak dapat didarati pesawat jet berukuran besar, seperti Boeing 747 dan sejenisnya,” tutur Sutopo.
Selain kerusakan gedung dan rumah, jaringan air bersih juga mengalami kerusakan. Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaya, menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum bisa menginventarisasi nilai kerusakan infrastruktur di Palu. Namun, dari hasil pendataan, infrastruktur yang paling mendasar untuk kebutuhan masyarakat, yaitu air bersih, juga mengalami kerusakan sehingga tidak bisa menyalurkan air.
Selain jaringan distribusi air bersih, sejumlah bangunan juga rusak berat. Di antaranya Jembatan Kuning Ponulele, ikon Kota Palu; Rumah Sakit Anutapura; Arena Festival Pesona Palu Nomoni; pusat perbelanjaan dan mal terbesar, Mal Tatura; Hotel Roa Roa, yang pada saat gempa 76 dari 80 kamar terisi tamu. Jalur trans Polo-Poso-Makassar juga tertutup longsor.
Bagaimana depot bahan bakar? Pertamina terus melakukan identifikasi dampak bencana terhadap Terminal BBM Donggala, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBBE), Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) berikut sejumlah lembaga penyalur BBM dan elpiji. Terminal BBM Donggala selama ini menyuplai bahan bakar ke 55 SPBU, 3 SPBU nelayan, 3 agen premium minyak tanah dan solar (APMS) serta 1 agen minyak tanah (AMT). Wilayah pasokannya meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Buol, Mamuju tengah, Mamuju Utara, Parimo, Poso, Sigi, Toli Toli. Kebutuhan elpiji di Sulawesi Tengah dipenuhi oleh 4 SPBBE.
Dengan daftar kerusakan yang begitu panjang, tak mengherankan jika publik Tanah Air pun memahfumi adanya perbedaan yang cukup kontras antara tindakan sementara dan upaya rehabilitasi. Namun, mengingat skala kerusakan nan besar, pernyataan dari para elite negara diharapkan bisa punya gaung yang lebih luas. Jangan karena gengsi dan persoalan “pride” yang tidak pada tempatnya, bantuan dari berbagai pihak, termasuk negara-negara sahabat, tidak bisa dimanfaatkan maksimal karena yang akan menjadi korban tentu rakyat Palu dan sekitarnya.
