Polemik desa setan, alias desa fiktif yang dilontarkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, belum menemui titik terang. Pihak-pihak yang terkait dengan hal tersebut kompak membantah. Mereka mengklaim tak ada desa fiktif penerima dana desa.
Pernyataan menolak pertama datang dari kementerian terkait. Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, tak ada yang namanya desa setan alias desa fiktif tersebut.
“Jadi begini, yang pasti kita tunggu penjelasan hasil investigasi, saya selalu bicara melihat perspektif data yang dimiliki Kementerian Desa PDTT. Kalau merujuk data yang ada, kita punya sistem informasi bangun desa, lengkap di situ ada laporan 2 atau 3 bulanan desa mana yang rekeningnya isi dan kosong. Dari perspektif data yang ada di Kementerian Desa, semua dana itu digunakan untuk kepentingan pembangunan desa,” demikian paparan kakak kandung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Menurutnya, semua desa ada dan tercatat, bahkan penduduknya juga ada. “Termasuk yang di Konawe itu, tetapi kita tidak tahu di luar big data yang kita miliki apakah kemudian ada terselip termasuk yang di Konawe itu. Apakah kemudian ada terselip kita juga menunggu, tetapi terus kita update setiap hari, kita cek-ricek, kita nggak menemukan,” ujarnya.
Ia pun mengaku telah melaporkannya ke Kementerian Keuangan, instansi yang dipimpin Sri Mulyani. “Semua data sudah kita feeding ke Kemenkeu, setiap bulan Juni selalu rapat koordinasi lintas menteri untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan dana yang semua ini nanti menjadi dasar Kementerian Keuangan memutuskan anggaran dan proses pencairan untuk tahun berikutnya.”
Abdul Halim pun sepakat untuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengawasan pendistribusian dana desa. Siapa pun berhak untuk melakukan pengawasan.
“Ya silakan saja. Siapa pun berhak. Ini ranah publik uang negara. Jadi menurut saya, siapa pun berhak terlibat untuk melakukan pengawasan evaluasi dan penilaian bukan hanya KPK, LSM pun berhak,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui publik, penyebutan desa fiktif oleh Sri Mulyani bukan tanpa dasar. Adalah Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang sebelumnya mengaku telah mengusut soal ditemukannya empat desa fiktif di Sulawesi Tenggara.
KPK bersama Polda Sulawesi Tenggara telah mengusut fenomena desa hantu, dan mencatat setidaknya ada 34 desa yang diduga bermasalah di Kabupaten Konawe. Dari jumlah tersebut, tiga desa fiktif, sedangkan 31 lainnya disebutkan bila surat keputusan (SK) pembentukan desa tersebut dibuat dengan tanggal mundur.
Yang menarik, Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, menjadi salah satu pihak yang belum mengonfirmasi. Berbicara dengan wartawan ketika ditemui di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/11/2019), ia mengaku belum mengetahui fenomena desa tak berpenghuni yang mendapatkan aliran dana desa yang tengah ramai diperbincangkan.
“Saya belum tahu karena belum diberi laporan. Saya juga belum tahu karena itu ranahnya hukum, kita serahkan saja sepenuhnya kepada aparat,” kata Ali.
Ali mengaku akan bersikap kooperatif bila aparat keamanan membutuhkan keterangan terkait hal itu. Saat ini pemerintah daerah menyerahkan masalah ini sepenuhnya kepada aparat kepolisian.
“Kalau ada perintah, ya kita turun. Kalau ndak ada perintah, kita ndak boleh cawe-cawe. Jangan sampai kita salah kerjakan, kita pasrahkan kepada kepolisian, kejaksaan, kepada KPK yang sudah ikut campur,” kata Ali.
Siapa yang betul dan siapa yang salah, penyelidikan masih dilakukan oleh pihak yang berwenang. Yang pasti, jumlah desa dengan status tertinggal telah berkurang berdasarkan data Potensi Desa (Podes) 2018 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Kepala BPS, Suhariyanto, menjelaskan bahwa jumlah desa tertinggal berkurang 6.518 desa, meski tidak menjelaskan jumlah awalnya.
“Dari data Podes 2014 ke 2018, desa tertinggal berkurang sebesar 6.518. Artinya, berbagai pembangunan yang dilakukan di desa mampu mengurangi desa tertinggal,” kata Suhariyanto di Jakarta, Senin (10/12/2018).
Ia menyebutkan, jumlah desa tertinggal yang berhasil dikurangi ini melampaui target pemerintah dalam RPJMN 2015-2019, yakni sebanyak 5.000 desa tertinggal. Selain itu, target penambahan desa mandiri juga melewati target, yakni 2.000 desa.
“Ini sebuah capaian yang kita patut apresiasi dan ke depan kita perlu menelisik berbagai persoalan yang masih ada di desa. Kita harapkan jumlah desa mandiri terus meningkat dan desa tertinggal semakin menipis,” ujarnya.
Dia menambahkan, data Podes dikumpulkan BPS sebanyak tiga kali dalam 10 tahun. Melalui Podes 2018, lalu dikategorikan Indeks Pembangunan Desa (IPD) menjadi tiga, diperoleh data desa tertinggal sebanyak 14.461 desa (19,17 persen), desa berkembang 55.369 desa (73,4 persen), dan desa mandiri 5.606 desa (7,43 persen). Meskipun dapat menurunkan jumlah desa tertinggal, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah sebab pengurangan ini terbilang tidak merata. Buktinya, masih banyak desa tertinggal di wilayah Papua, Maluku, dan Kalimantan.
Berdasarkan data BPS terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia pada 2018. Jumlah tersebut terdiri atas 75.436 desa (74.517 desa dan 919 nagari di Sumatera Barat), serta 8.444 kelurahan dan 51 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT). Provinsi yang memiliki wilayah setingkat desa terbanyak adalah Jawa Tengah, yakni 8.559 desa/kelurahan, diikuti Jawa Timur 8.496 desa/kelurahan dan Aceh dengan 6.508 desa di posisi ketiga.
Lebih menarik lagi, jika data desa miskin dipadukan dengan data persentase penduduk miskin Indonesia, jumlahnya menurut BPS telah berkurang 9,41 persen pada Maret 2019. Angka tersebut setara dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 25,14 juta orang. Berarti mengalami penurunan 0,25 persen atau 530 ribu orang dari posisi September 2018 yang sebesar 9,66 persen atau 25,67 juta orang. Dibandingkan dengan Maret 2018, tingkat kemiskinan mengalami penurunan 0,41 persen dari 25,95 juta orang.
Menurut BPS, penurunan tingkat kemiskinan terjadi baik di desa maupun kota. Persentase penduduk miskin di desa turun menjadi 12,85 persen dari sebelumnya 13,10 persen, atau menjadi 15,5 juta orang dari 15,54 juta orang. Sementara itu, persentase penduduk miskin di kota mengalami penurunan menjadi 6,69 persen dari sebelumnya 6,89 persen, atau 9,9 juta orang dari sebelumnya 10,13 juta orang.
Apa maksud proses kombinasi data tersebut dilakukan, yakni penggabungan antara jumlah desa miskin, jumlah orang miskin, serta jumlah orang miskin di desa dan di kota? Apakah semata demi menegakkan logika bahwa dana desa yang telah dikucurkan efektif dan efisien mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan para penduduk desa?
Pemerintah mengalokasikan dana transfer ke daerah dan dana desa pada 2020 sebesar 34 persen dari total belanja negara yang mencapai Rp 2.528,8 triliun. Total dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 sebesar Rp 858,8 triliun.
Angka ini meningkat 5,45 persen dibandingkan APBN 2019 yang sebesar Rp 814,4 triliun. Secara rinci, alokasi transfer ke daerah dalam RAPBN 2020 sebesar Rp 786,8 triliun, naik 3,97 persen dari tahun sebelumnya Rp 756,8 triliun, meski tidak sebesar tahun lalu yang mencapai 7,17 persen.
Kenaikan yang sama juga terjadi pada alokasi dana desa, meski tidak sebesar sebelumnya, hanya 2,86 persen dibandingkan dengan kenaikan tahun sebelumnya yang mencapai 16,67 persen. Dalam RAPBN 2020, alokasi dana desa sebesar Rp 72 triliun, naik 2,87 persen dari 2019 yang sebesar Rp 70 triliun.
Keputusan Kemenkeu untuk memperkecil dana tambahan bagi dana desa tentu saja punya alasan tersendiri. Termasuk efektivitas penggunaan anggaran terkait dengan ada atau tidaknya potensi kebocoran di sana.
Apakah penurunan tambahan alokasi dana desa dari Kemenkeu terkait dengan kasus desa fiktif tersebut? Hanya waktu yang bisa membuktikan.
