Mojokerto – Koalisi partai Islam yang digagas PPP Kota Mojokerto untuk menyatukan PKB, PKS dan PPP, nampaknya bakal alot. Itu menyusul sikap PKB yang lebih memilih untuk berkoalisi dengan PDIP yang akan mengusung petahana.
Sekretaris DPC PPP Kota Mojokerto Iwut Widiantoro mengatakan, sampai saat ini pihaknya berusaha menjalin komunikasi dengan pengurus PKS maupun PKB untuk merealisasikan koalisi partai Islam. Menurut dia, kedua partai tersebut memberikan sinyal positif terhadap gagasan yang dia cetuskan.
“Rencana koalisi partai Islam tetap jalan, tinggal komunikasi antar ketua DPC. Dalam minggu ini kami siapkan pertemuan dengan PKB dan PKS,” kata Iwut saat dihubungi detikcom, Rabu (22/11/2017).
Terkait sosok bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang akan diusung koalisi ini, Iwut menegaskan masih tetap pada nama Hamidah dan Junaedi Malik. Hamidah merupakan kader PPP, sedangkan Junaedi merupakan kader PKB. Iwut juga optimis jika koalisi ini berhasil terbentuk, bakal meraih suara dominan di Pilwali 2018 nanti.
Syarat minimal perolehan suara ketiga partai juga lebih dari cukup untuk mengusung calon sendiri. Pada Pileg 2014, PKB mendapatkan 3 kursi, sedangkan PPP dan PKS masing-masing mempunyai 2 kursi. Sementara syarat minimal untuk bisa mengusung adalah 5 kursi atau 20% dari 25 kursi di DPRD Kota Mojokerto.
“Basis masa gabungan ketiga partai sangat besar, ada 7 kursi, itu sudah besar. Saya yakin konstituen saat Pileg itu riel basis kami karena kebanyakan loyalis,” ujarnya.
PKB memilih merapat ke PDIP
Ketua DPC PKB Kota Mojokerto Achmad Rusyad Manfaluti menyambut baik rencana koalisi partai Islam yang digagas PPP. Hanya saja, politisi yang akrab disapa Falut ini mengkritisi nama koalisi partai Islam yang terkesan eksklusif.
“Nilai-nilai universal harus dijunjung tinggi, PKB tak mau ini justru mengarah berbau agama, saling komplain antar umat beragama, PKB menghindari itu,” ungkapnya.
“Kalau PKB dengan siapapun wellcome, kami menyadari tak bisa berangkat sendiri. Koalisi PKB, PPP dan PKS kami tak masalah, kami fine-fine saja. PKB yang jelas akan mempertimbangkan semua yang ada. Perlu melihat profil calon, wakil calon, minimal bisa melanjutkan tatanan yang sudah baik,” imbuhnya.
Alih-alih menyambut baik koalisi tiga partai Islam, Falut justru menyatakan arah politik sebaliknya. Menurut dia, PKB sedang membangun komunikasi untuk berkoalisi dengan PDIP.
“Apa salahnya kalau PDIP bisa koalisi dengan PKB, kami kan sudah koordinasi dan berkomunikasi dengan PDIP,” cetusnya.
Terhadap PDIP, lanjut Falut, pihaknya tetap menyodorkan nama Junaedi Malik untuk diusung dalam Pilwali 2018. “Kami sodorkan dengan beberapa agenda politik, kalau memungkinkan mengapa tidak,” tegasnya.
PDIP sendiri sejauh ini masih konsisten untuk mengusung calon petaha Mas’ud Yunus. Nama Mas’ud menjadi satu-satunya bakal calon wali kota yang melamar ke partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
“PDIP sebagai pemenang mengusung petahana, namanya koalisi sah sah saja,” tandas Falut.
Sementara Ketua Umum DPD PKS Kota Mojokerto Ivan Hambali belum bisa dikonfirmasi terkait tawaran koalisi partai Islam. Beberapa kali dihubungi detikcom melalui ponselnya, Ivan tak juga merespons.
Namun, PKS dikabarkan sudah merapat dengan koalisi partai yang dibangun Ika Puspitasari alias Ning Ita, adik kandung Bupati Mojokerto.
(bdh/bdh)
