Gresik – Kabupaten Gresik secara resmi membuka layanan publik dalam satu atap, namanya Mal Pelayanan Publik (MPP). Untuk memantau pelayanan, Bupati Sambari Halim Radianto berjanji akan berkantor di salahsatu ruangan MPP.
Soft launching Mal Pelayanan Publik (MPP) Gresik digelar di gedung baru yang berada di sisi Timur Kantor Bupati Gresik, Jalan dr Wahidin Sudirohusodo No. 245. Bupati Sambari Halim Radianto dan Wakil Bupati Mohammad Qosim beserta serta sejumlah anggota Forkopimda Gresik hadir di peresmian MPP Gresik tersebut.
Peresmian ini ditandai dengan penekanan pada monitor layar sentuh oleh Bupati Sambari dan Wabup Qosim. Menurut Bupati, soft launching ini merupakan uji coba dari operasional MPP.
Selama ujicoba ini, pihaknya akan menginventarisir seluruh kekurangan kekurangan yang ada. Itu mulai dari sarana dan prasarana maupun penataan serta layanan pemohon izin.
Dia mencontohkan, saat ini dia merasa gedung MPP kurang dingin dan penataan yang kurang pas. Juga perlu beberapa instansi lagi yang harus masuk gedung MM untuk mendukung pelayanan perizinan satu pintu.
“Selama masa uji coba ini saya atau Pak Qosim akan mendatangi Gedung MPP ini untuk memantau. Bahkan saya akan berkantor di mal MPP ini untuk menggali masukan dari pemohon perizinan,” tandas Sambari yang didampingi Qosim.
Bupati berharap, keberadaan Gedung MPP sudah tidak ada lagi keluhan mengurus perizinan sulit, mahal, lama dan berbelit.
“Selama persyaratan lengkap, perizinan bisa ditunggu bisa jadi sehari. Bagi saya kalau sampai menunggu besok atau lusa, saya anggap terlambat. Untuk itu saya minta kepada semua operator agar tidak memberikan tanda terima sebelum pertsyaratan lengkap. Kalau sedah lengkap langsung diproses” tegas Sambari.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Mulyanto menjelaskan, selain untuk percepatan peningkatan pelayanan public, gedung MPP ini mendekatkan pelayanan kepada masyarakat guna memenuhi harapan masyarakat.
Menurut Mulyanto, ada 14 Instansi dengan 19 counter front office. Ada DPMPTSP, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kementrian Agama, Kantor Pertanahan, Polres, BPPKAD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, PUTR, Dinas Tenaga Kerja, Bank Jatim, BPJS, Dinas LH,
“Ada 115 izin yang kami layani di counter office DPMPTSP. Melalui OSS 82 82 perizinan Usaha, 17 Perizinan komersial dan 3 izin komitmen yaitu Lokasi, lingkungan dan SLF. Sedangkan 13 pelayanan kategori non perizinan non OSS” jelas Mulyanto.
