Surabaya – 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur telah menyetorkan usulan UMK 2018. Namun, ada 2 kabupaten yang usulan UMKnya menjadi perhatian Dewan Pengupahan Provinsi Jatim. Dua kabupaten itu yakni Pasuruan dan Lumajang, karena usulan UMK-nya dua versi.
“Semua daerah kabupaten dan kota sudah selesai ditandatangani bupati dan walikota. Kecuali Kabupaten Mojokerto yang masih di meja Sekkab,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Setiadjit, Selasa (7/11/2017).
Batas usulan UMK Tahun 2018 dari bupati dan walikota harus disetorkan ke Provinsi Jawa Timur maksimal pada Rabu 8 November 2017.
Namun, hingga pukul 17.00 wib, tinggal Kabupaten Mojokerto yang usulan UMK-nya belum ditandatangani oleh bupatinya.
Meski hampir semua daerah sudah ditandatangani, masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur. Yakni, usulan dari Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Lumajang.
Kedua daerah tersebut, memiliki dua versi usulan UMK. Pertama, usulan UMK-nya sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2016. Sedangkan usulan satunya, angkanya tidak sesuai dengan PP 78.
“Untuk Kabupaten Lumajang, angka pertama sesuai PP 78, dan angka kedua dibawah PP 78, Kabupaten Pasuruan, angka pertama sama dengan PP 78, dan angka kedua diatas PP 78,” jelasnya.
Setiadjit berharap, draf usulan UMK dari bupati dan walikota tersebut sudah diserahkan ke provinsi pada 8 November (batas akhirnya penyerahan usulan UMK).
“Semoga selambatnya Rabu 8 November, semua kabupaten dan kota sudah mengusulkan UMK kepada bapak gubernur. Semoga semuanya aman dan lancar,” jelasnya.
(bdh/bdh)
