Sidoarjo – Ratusan warga Desa Wage Kecamatan Taman Sidoarjo mendatangi kantor Balai Desa. Mereka menuntut kepala desa (kades) untuk mundur.
Aksi warga menuntut kades mundur terkait tim Proyek Operasi Nasional Agraria (prona) yang dibentuk kades. Tim tersebut dibentuk tanpa persetujuan warga. Selain itu, tim ini selalu membebani warga dengan biaya pengurusan tanah yang terlalu mahal, Rp 2-10 juta.
“Kami meminta Kepala Desa Wage mundur dari jabatannya, karena di dalam mengambil keputusan desa tidak pernah melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD),” kata Andik korlap aksi kepada wartawan di depan Kantor Balai Desa Wage, Kamis, (9/11/2017).
Salah satu warga yang ikut unjuk rasa itu adalah Muslikah. Perempuan 52 tahun itu mengaku harus membayar Rp 2 juta untuk pengurusan sertifikat.
“Sebenarnya biaya pembuatan sertifikat melalui program prona kan gratis, dan warga di sini kalau di bebani semahal itu keberatan,” ujar Muslikah.
Muslikah menambahkan, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kepala desa ini sangat memberatkan warganya dan tidak pernah melibatkan tokoh masyarakat.
“Pada intinya kami bersam warga drsa menuntut kepala desa mundur dari jabatannya,” jelasnya.
Aksi warga mendatangi Balai Desa Wage akhirnya ditemui Kepala Desa Wage sendiri, Bambang Heri Sutiyono. Bambang mengaku siap diperiksa Inspektorat Kabupaten Sidoarjo.
“Kalau hasil dari pemeriksaan saya dinyatakan bersalah, saya siap untuk mundur dari jabatan, ” kata Bambang kepada wartawan usai pertemuan dengan perwakilan warga di balai desa Wage.
Bambang mengaku bersalah. Tetapi kesalahan yang dia akui adalah kesalahan karena jarang melibatkan BPD dan LPMD untuk mengambil kebijakan, bukan karena selalu mengutip bayaran prona.
“Saya akui salah dan sudah meminta maaf melalui surat pernyataan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, ” jelasnya.
(iwd/iwd)
